Suu Kyi, Penerima Nobel Perdamaian yang Membantai Rakyatnya Sendiri

649

Netizen7.ID – Negara-negara Barat semakin prihatin atas cara pemerintahan Aung San Suu Kyi menangani kekerasan di Myanmar. Bahkan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Samantha Power mengingatkan bahwa pemerintah Myanmar tak bisa mengatasi krisis itu sendirian. Power menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB yang digelar di markas besar PBB di New York, AS, seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (24/11/2016). “Antusiasme awal dari komunitas internasional untuk membiarkan Myanmar terus dengan jalur reformasinya sendiri, tampaknya berbahaya saat ini,” ujar Power dalam pertemuan tersebut, seperti disampaikan dua diplomat yang hadir dalam pertemuan itu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Nicole Thompson menolak menyebutkan secara detail apa yang dibahas dalam pertemuan tertutup yang digelar pada 17 November tersebut. “Kami terus mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan yang kredibel, independepn atas peristiwa-peristiwa di negara bagian Rakhine, dan mengulang permintaan kami untuk akses media secara terbuka,” tuturnya. Saat ini kekerasan sedang marak di Rakhine, dengan dikerahkannya pasukan militer Myanmar ke wilayah yang menjadi rumah bagi lebih dari 1 juta warga Rohingya tersebut. Pengerahan pasukan dilakukan sebagai respons atas serangan-serangan terpadu terhadap tiga pos perbatasan pada 9 Oktober lalu, yang menewaskan 9 polisi.

kondisi-rohingya

Pemerintah dan militer Myanmar telah menolak tudingan warga dan kelompok-kelompok HAM bahwa para tentara telah memperkosa kaum wanita Rohinga, membakar rumah dan membunuh warga sipil selama operasi di Rakhine. Juru bicara kepresidenan Zaw Htay mengatakan, pemerintah Myanmar langsung merilis berita yang benar untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru. “Komunitas internasional salah paham pada kami dikarenakan para pelobi Rohingya yang menyebarkan berita rekayasa,” cetus Htay. “Tak ada siapapun di dunia yang akan menerima serangan-serangan terhadap aparat keamanan, pembunuhan dan penjarahan senjata,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki-Moon menyatakan, warga Rohingya layak diberi status warga negara Myanmar. Dikatakan pemimpin badan dunia itu, Rohingya sudah sejak lama tinggal di wilayah Rakhine, Myanmar bagian barat. Lebih dari 120 ribu warga Rohingya yang menganut Islam, hidup sebagai minoritas di negara yang mayoritas penduduknya penganut Buddha. Meskipun hidup sejak lama di Myanmar, warga Rohingya tidak mendapat kewarganegaraan, tidak memiliki hak memilih dan hak kerja bahkan seringkali diejek sebagai penipu. “Ini bukan hanya pertanyaan soal hak warga Rohingya untuk mendapat identitas diri,” ucap Sekjen Ban seperti dilansir AFP, Rabu (31/8/2016). Hal ini disampaikan Sekjen Ban saat berkunjung ke Myanmar dan bertemu dengan tokoh demokrasi Myanmar yang kini menjabat Menteri Luar Negeri, Aung San Suu Kyi.

“Orang-orang yang tinggal selama beberapa generasi di negara ini, seharusnya menikmati kewarganegaraan dan status hukum yang sama dengan orang lain,” imbuh Sekjen Ban, dalam konferensi pers bersama Suu Kyi. Ribuan warga Rohingya memilih kabur ke negara-negara lain di Asia Tenggara, untuk menghindari penindasan dan mencari kehidupan lebih baik. Mereka seringkali jatuh ke perangkap sindikat penyelundup manusia dan berakhir tewas tenggelam. Pada Juni lalu, PBB menyebut warga Rohingya mengalami diskriminasi parah yang berpotensi mengarah pada kejahatan kemanusiaan.

budha-membantai-rohingya

Istilah ‘Rohingya’ sendiri menuai protes dari warga penganut Buddha di Myanmar. Mereka bersikeras menyebutnya sebagai ‘Bengalis’ dan menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Suu Kyi yang merupakan tokoh demokrasi terkemuka di Myanmar, menuai kritikan keras dari organisasi HAM internasional karena dianggap gagal menangani kasus Rohingya dan dituding menghindari isu yang sensitif ini. Pekan lalu, pemerintah Myanmar mengumumkan akan dibentuknya panel penasihat yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Panel itu bertujuan mencari solusi untuk isu Rohingya yang rumit. Penunjukan Kofi Annan itu memicu kritikan dari kalangan nasionalis Myanmar. Sekjen Ban menegaskan dirinya akan menunggu kiprah Kofi Annan di Rakhine dan bekerja sama dengan otoritas Myanmar dalam menangani isu Rohingya.

“Situasinya rumit (di Rakhine) dan pemerintah meyakinkan saya atas komitmen mereka dalam mengatasi akar persoalan. Seluruh warga Myanmar, dari etnis maupun latar belakang apapun, seharusnya mampu hidup berdampingan dalam kesetaraan dan harmoni dengan tetangga mereka,” cetusnya.

Bagikan