Pemerintah Kembali Tambah Hutang Guna Tutup Defisit Anggaran 2016

1105

Netizen7.ID – Defisit anggaran sepanjang tahun 2016 tercatat sebesar 2,46 persen terhadap produk domestik bruto, atau setara dengan Rp330,3 triliun. Pemerintah pun akan kembali menambah utang untuk menutup defisit anggaran tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara netto sebesar Rp407,3 triliun atau 111,6 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2016. Sementara penerbitan SBN gross sebesar Rp651,8 triliun.

“Kami secara konsisten akan tetap menjaga rasio utang yang rendah,” ujar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2017.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan menyatakan rasio utang RI terhadap produk domestik bruto saat ini sekitar 28 persen.

Hingga kini, realisasi pembiayaan defisit anggaran mencapai mencapai Rp320,3 triliun atau 111,3 persen dari target yang dipatok sebesar Rp296,7 triliun. Pembiayaan dalam negeri, realisasinya sebesar Rp344,9 triliun atau 115,3 persen dari target Rp299,3 triliun.

“Sementara pembiayaan luar negeri, minus Rp14,6 triliun. Sehingga ada sisa lebih anggaran Rp22,7 triliun,” kata Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani mengemukakan kenapa lambannya kondisi ekonomi makro sepanjang tahun 2016. Melambatnya kondisi ekonomi global berdampak pada kondisi ekonomi dalam negeri yang belum sepenuhnya pulih, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016 dapat dijaga pada batas yang aman, yaitu 2,46 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 307,7 triliun.

“Realisasi sementara defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan target dalam APBNP tahun 2016, yaitu sebesar Rp 296,7 triliun (2,35 persen terhadap PDB),” kata Sri Mulyani dalam keterangan pers di Aula Djuanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (03/1/2017) siang.

Defisit tersebut merupakan selisih dari realisasi sementara pendapatan negara pada APBNP 2016 sebesar Rp 1.551,8 triliun (86,9 persen), dan realisasi sementara belanja negara sebesar Rp 1.859,5 triliun (89,3 triliun).

Secara rinci Menkeu men-kelaskan, realisasi pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.283,6 triliun (83,4 persen dari target APBNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 262,4 triliun (107,0 persen dari target APBNP).

Sementara realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.148,6 triliun (87,9 persen dari target APBNP) dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 710,9 triliun (91,6 persen dari target APBNP).

Mengenai realisasi penerimaan perpajakan yang lebih rendah dibandingkan target dalam APBNP tahun 2016, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati dipengaruhi oleh lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dibandingkan dengan asumsi APBNP tahun 2016 dan belum pulihnya harga komoditas.

“Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2015, kinerja penerimaan perpajakan tahun 2016 meningkat 3,5 persen. Utamanya didorong oleh pertumbuhan PPh non-migas sekitar 14 persen dibanding tahun sebelumnya,” jelas Sri Mulyani.

Ia menyebutkan, peningkatan penerimaan perpajakan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program tax amnesty. Penerimaan uang tebusan dari tax amnesty mencapai Rp 107,0 triliun.

“Hasil dari program tax amnesty diharapkan akan meningkatkan tax ratio dalam jangka menengah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi,” tutur Sri Mulyani seraya menambahkan, bahwa program tax amnesty masih akan berlanjut sampai dengan Maret 2017.

Di sisi lain, menurut Menkeu, realisasi sementara belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) mencapai Rp 677,6 triliun (88,3 persen terhadap pagu APBNP 2016). Apabila dibandingkan dengan outlook setelah penghematan (termasuk penghematan alamiah), lanjut Menkeu, kinerja penyerapan belanja K/L mencapai 100,8 persen.

“Realisasi ini lebih tinggi dari penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 92,0 persen,” ujarnya.

Menkeu menilai, perbaikan realisasi belanja K/L mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran yang dimulai sejak awal tahun 2016. Selain itu, kinerja penyerapan belanja K/L juga dipengaruhi oleh kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan antara lain pelelangan dini, yang berjalan efektif, tercermin dari peningkatan penyerapan bulanan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Ditambahkan Menkeu, realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp 330,3 triliun, atau sebesar 111,3 persen dari APBNP 2016. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp 393,6 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp 63,3 triliun.

Berdasarkan realisasi sementara defisit anggaran sebesar Rp 307,7 triliun dan realisasi sementara pembiayaan anggaran yang mencapai Rp 330,3 triliun tersebut, menurut Menkeu, maka dalam pelaksanaan APBNP tahun 2016 terdapat SiLPA sebesar Rp 22,7 triliun.

“Dengan demikian, Pemerintah telah dapat mengelola pelaksanaan APBNP tahun 2016 secara kredibel melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan negara dan belanja negara yang efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur,” pungkas Menkeu.

Bagikan