Menhan & Wakapolri beda Pendapat dengan Kapolri Tentang Isu Makar 212

150

Netizen7.ID – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membantah tudingan akan ada aksi makar terhadap NKRI. “Enggaklah… enggak ada lah makar-makar itu. Yang penting kita waspada saja,” kata Ryamizard di kompleks Istana Negara, Jakarta, (23/11). Menanggapi isu makar yang dilontarkan Kapolri, Ryamizard enggan berkomentar banyak. Namun, menurutnya hanya upaya adu domba. Belum sampai pada rencana makar.

Terkait aksi demo akbar yang bakal digelar pada 2 Desember 2016 mendatang, Menhan menyebutnya bukan sebagai aksi makar. “Itu kan demo, bukan makar. Kalau makar itu bawa senjata, kalau bawa sajadah dan Al Qur’an bukan makar,” katanya. Meski begitu, Ryamizard menyebut ada pihak yang sengaja mengadu domba antarkelompok di masyarakat. Yang pasti, tuturnya, ada yang memanfaatkan situasi dalam negeri saat ini.

menhan-wakapolri

Sependapat dengan Menhan, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan potensi makar pada demonstrasi besar-besaran 2 Desember 2016 belum kuat. Menurut Syafruddin, hal itu masih didalami lagi. “Belum, belum. Masih diselidiki oleh Bareskrim,” ujarnya saat ditemui Tempo di Istana Kepresidenan, Selasa, 22 November 2016. Syafruddin mengatakan, informasi yang diungkapkan oleh Kapolri Tito Karnavian Senin kemarin belum bisa ia sampaikan detailnya karena masih dalam penyelidikan, yang meliputi siapa saja yang punya maksud makar, dari mana polisi mendapat info intelijen soal makar, dan sejak kapan.

Namun Syafruddin memastikan semua aparat penegak hukum memantau terus potensi tersebut. Tidak hanya kepolisian, tapi juga TNI, Badan Intelijen Negara, serta Kemenkopolhukam. “Kapolri sudah statement kuat, Panglima juga sudah statement kuat. Kegiatan itu dipantau dari berbagai aspek,” katanya.
Senin kemarin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa aksi 25 November atau 2 Desember berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan atau makar. Tito mengaku mendapat informasi intelijen bahwa ada penyusup di balik rencana demonstrasi itu.

Bahkan, ada informasi intelijen perihal pendudukan gedung pemerintahan pada demonstrasi besar-besaran itu. Salah satunya gedung DPR. Berdasarkan undang-undang, hal itu dilarang dan merupakan pelanggaran hukum.

Bagikan