Mendikbud Akan Menghapus UAN

145

Netizen.ID – Mendikbud Muhadjir Effendy memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres). “Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan,” kata Muhadjir saat dihubungi, Jumat (25/11/2016). Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

“Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini. Kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan. Presiden, kata Muhadjir, sudah setuju. “Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres,” tutur Muhadjir.

Muhadjir mengatakan UN akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Sembari memoratorium UN, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata se-Indonesia. “Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” ujar Muhadjir. Lalu bagaimana dengan tahun 2018, apakah akan ada UN? “Hampir pasti belum ada. Itu kan tidak bisa setahun dua tahun (peningkatan kualitas sekolah secara merata),” ujar Muhadjir. “Sekolah-sekolah kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen, itu yang harus kita treatment,” imbuhnya.

Tanggapan pun tak pelak muncul dari mantan Mendikbud Anies Baswedan, beliau mengaku heran dengan kebijakan tersebut.

anies-baswedan

“Yang ini saya bingung, nggak tahu buat apa. Nanti kalau anak daftar dari SMP ke SMA pakai nilai apa coba. Kepala sekolah mau menyeleksi anak pakai apa, nanti kalau ke jenjang lebih tinggi pakai apa, harus dipikirkan matang-matang,” ujar Anies Baswedan di Gelanggang Remaja Jakarta Utar, Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, Minggu (27/11/2016). Anies mengatakan bahwa sudah sejak dua tahun yang lalu UN tidak menjadi syarat kelulusan. Dia menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi siswa dan guru yang mengeluhkan hal tersebut.

“Kalau masalahnya UN dibuat syarat kelulusan, jadi menakutkan. Sudah dua tahun tidak jadi syarat kelulusan. Pak Mendikbud bilang UN menakutkan. Pak Mendikbud lihat nggak UN 2 tahun ini sudah tidak menakutkan. Nggak ada lagi doa yang aneh-aneh, kumpul-kumpul. Jadi yang menakutkan dari UN sudah selesai 2 tahun lalu,” jelasnya. Anies juga membandingkan kinerja Mendikbud saat ini dengan dirinya di masa lalu. Menurutnya, saat dia menjabat tidak pernah membebankan masalah di kementerian kepada Presiden. “Dan saya ingetin selama dua tahun memimpin Mendikbud tidak pernah masalah pendidikan masuk sampai ratas (rapat terbatas). KIP tidak pernah dirataskan, UN tidak pernah dirataskan. Karena Mendikbud menyelesaikan di level kementerian. Jadi tidak perlu diangkat jadi beban Presiden. Presiden dibebani urusan UN. Presiden jangan dibebani urusan UN. Saya 2 tahun Mendikbud tidak pernah ada yang dirataskan,” pungkasnya.