KSPI Akan Gugat Pemerintah Ke Pengadilan Terkait Menjamurnya TKA Ilegal

17607

Netizen7.ID – Tuntutan KSPI agar bebas visa Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok dicabut membuat Komisi IX DPR RI langsung bereaksi. Mereka berencana memanggil kementerian terkait untuk melakukan dengar pendapat sekaligus meminta keterangan terkait TKA ilegal yang semakin merajalela.

Wakil Ketua Komisi IX Saleh Daulay saat ditemui usai Raker antara Panja TKA dengan KSPI menyatakan, pihaknya telah mencatat data-data yang diberikan oleh KSPI. Selanjutnya, Saleh memastikan Komisi IX akan memanggil ‚ÄéKemenakertrans, Kemenkum HAM dan Kementerian atau lembaga terkait untuk membahas persoalan tersebut.

Saleh Daulay mengatakan pihaknya telah menerima data Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ada pun data tersebut merupakan data Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal yang tidak terdata oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker).

“Tujuan kami mengundang KSPI guna mendapatkan informasi terkait jumlah tenaga kerja asing Ilegal yang tidak terdata oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, data tersebut nantinya akan kita gunakan sebagai pembanding dengan data yang dimiliki pemerintah,” kata Saleh Daulay di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/1/2017) kemarin.

Menurut Ketua Konferedensi Serikat Pekerja Indonesi (KSPI) Said Iqbal, bahwa data TKA ilegal yang ditemui di lapangan, antara lain di Banten (PT Cemindo Gemilang) ada 275 TKA), Sukabumi (Perusahaan Sepatu dan Garmen) ada 178 TKA, Sulawesi Tengah (PT. Virtue Dragon Nikel Industri) ada 500 orang, Balik Papan (Proyek PLTU) ada 23 orang, Bali (ragam Perusahan) ada 157 orang.

Kemudian di Batam (PT. China Huadian) ada 100-200 orang, Sulawesi Tengah (PT. Bintang Delapan) semua pekerja TKA asli Tiongkok, Ketapang Kalimantan Barat (Harita Group) ada 269 orang, Sulawesi Tengah (ragam perusahaan) ada 6.000 orang dan di Jawa Timur (ragam perusahaan) ada 1,384 TKA.

“Maka tidak benar kalau Kemenaker mengatakan hanya ada 21 ribu, data ini kami dapat dari 200 posko pengaduan di 20 provinsi. Karena itu nanti tanggal 30 Januari kami akan melakukan gugatan warga negara terhadap pemerintah ke pengadilan negeri Jakarta,” ungkapnya.

Dengan demikian, total data Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal yang diterima Komisi IX DPR dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berjumlah 8.486, kata Saleh Daulay di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senin (16/1/2017).

Bagikan