Komnas HAM, Polri & Bawaslu Sepakat Awasi Pilkada Serentak 2017

384

Netizen7.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Polri bersepakat menjaga pelaksanaan Pilkada serentak 2017 berlangsung aman dan damai. Ini dilakukan agar hak-hak demokrasi masyarakat, yaitu right to vote (hak memilih) dan right to be elected (hak dipilih) bisa terlaksana dengan baik.

“Ini merupakan rangkaian sejak 2014. Setiap ada Pilkada. Kami selalu koordinasi memetakan bersama daerah-daerah konflik, yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi,” kata Siane Indriani, Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyeledikan Komnas HAM, saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2016.

Untuk itu, Komnas HAM akan mengambil peran dengan melakukan pemantauan terhadap jalannya Pilkada. Pemantauan akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pra-pilkada, pelaksanaan pemantauan hari-H, dan pasca pilkada.

Siane mengatakan pemantauan tahap pra-pilkada akan mulai dilakukan minggu depan. Ini berlangsung hingga Desember nanti dan akan berfokus pada beberapa aspek. Ini seperti memotret sejauh mana persiapan penyelenggara pemilu, memonitor upaya-upaya pemerintah, polisi, dan TNI dalam meredam konflik sosial, melakukan pengawasan terhadap adanya praktek diskriminasi ras dan etnis.

Sedangkan pemantauan akan dilakukan di 12 wilayah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Tengah, Papua, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

pilkada-serentak-2017

Dari wilayah-wilayah pemantaun ini, Siane mengatakan sejumlah daerah memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti: wilayah Aceh, Papua, DKI Jakarta, Banten, dan Gorontalo. “Di Gorontalo yang sudah terpidana menjadi calon. Ini potensi ada gerakan masyarakat,” kata Siane.

Sedikit berbeda dengan Komnas HAM, Polri tidak menganggap Banten dan Gorontalo dalam kategori rawan. Sebaliknya, menurut Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri, Brigjen Pol Bambang Usadi, daerah pilkada paling rawan kemungkinan adaah DKI Jakarta.

“Kemungkinan dari semua yang paling rawan adalah DKI. Apalagi ada isu makar,” kata Bambang. Untuk mengatasi hal tersebut, Bambang mengatakan pihak Polri telah menyiapkan kekuatan maksimal.

Bagikan