DPR RI Gulirkan Hak Angket Terhadap Pemerintah Atas Pengaktifan Kembali Ahok

46147

Netizen7.ID – 90 anggota DPR RI dari empat fraksi yaitu Partai Demokrat, PKS, PAN dan Gerindra menggulirkan hak angket. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan lanjut atau tidaknya hak angket tersebut akan ditentukan pada dua rapat paripurna lagi.

“Setelah diberikan pada kami, akan kami serahkan ke sekjen, setelah itu akan ada rapat pimpinan, lalu ke Badan Musyawarah untuk agenda paripurna membaca surat (hak angket), setelah itu di proses sesuai undang-undang, masuk Bamus lagi, lalu ditanyakan ke rapat paripurna berikutnya, jadi dua kali masa rapat paripurna baru akan ditentukan apakah angket jadi inisiasi DPR atau tidak,” kata Agus usai menerima perwakilan empat fraksi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Saat ditanyakan apakah nantinya Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto akan setuju dengan usulan hak angket tersebut, Agus mengatakan bahwa pimpinan hanya bertugas meneruskan hal tersebut secara administratif. Sedangkan untuk keputusan akhir ada di anggota DPR yang jumlahnya 560 anggota. Seperti diketahui, Golkar adalah salah satu partai pengusung Basuki T Purnama (Ahok) untuk maju di Pilgub DKI 2017.

“Tanya Novanto saja, tapi pimpinan hanya meneruskan secara adminstratif. Rapat pimpinan intinya apakah hak angket akan dibacakan di rapat paripurna. Keputusan ada di semua anggota,” ucapnya.

Sementara, perwakilan dari F-Partai Demokrat yang hadir dalam penyerahan hak angket pada pimpinan DPR, Fandi Utomo, mengatakan bahwa dalam hak angket bukan hanya menyangkut soal Ahok semata. Dalam hak angket tersebut juga dibahas pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah acara serah terima jabatan yang dilakukan di Balai Kota DKI pada Sabtu (11/2) kemarin.

“UU Nomor 10 mengamanatkan pemerintah pusat secara eksplisit presiden, untuk mengambil jarak dalam Pilkada. Pemasangan foto presiden saja tidak boleh. Tapi pada Sabtu sekitar jam setengah 4 sore, serah terima jabatan dilakukan di Balai Kota, padahal itu masih dalam jadwal kampanye.

Sebetulnya ada pelanggaran Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 70 ayat 3. Ini mengikat ke calon (kepala daerah), sanksinya bisa pembatalan. Ini (serah terima jabatan) kegiatan pemerintah. Pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh calon tapi juga oleh pemerintah,” papar Fandi.

“Maka kami, empat fraksi, merasa perlu adanya hak angket,” lanjutnya.

Saat ditanya apakah hak angket yang diajukan oleh empat fraksi tersebut adalah upaya untuk menjegal Ahok untuk kembali menjadi Gubernur DKI, Fandi mengatakan bahwa dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 70 ayat 3 sudah jelas sanksinya adalah pembatalan yang bersangkutan untuk maju menjadi gubernur. Karena itu, menurut Fandi, Bawaslu sudah bisa mengambil tindakan tanpa perlu adanya hak angket.

“Di pasal 70 ayat 3 sanksinya sudah jelas diskualifikasi. Apa yang dilakukan itu, penjegalan tidak usah dilakukan, karena harusnya Bawaslu sudah bisa ambil tindakan,” ucapnya.

Terkait Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang akan meminta fatwa pada Mahkamah Agung (MA) untuk menentukan nasib Ahok, Fandi berharap nantinya MA akan memberikan fatwa yang sejalan dengan hak angket yang dia dan tiga fraksi lainnya gulirkan. Hal tersebut agar keadilan bisa terwujud, bahwa tiap warga negara mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah.

“Moga-moga fatwanya baik, supaya warga bisa tenang dan keadilan terwujudkan untuk perlakukan yang sama dari pemerintah,” harapnya.

Sementara perwakilan F-Gerindra Ahmad Riza Patria mempertanyakan keputusan Kemendagri yang terus menerus tak kunjung memberhentikan Ahok dari posisinya sebagai Gubernur DKI. Menurut Riza, alasan yang terus dikeluarkan Kemendagri menunjukan bahwa mereka tidak mantap dalam mengambil keputusan soal Ahok.

“Terkait Kemendagri, belum nonaktifnya Ahok kan karena satu, belum turun surat MA atau dari pengadilan. Alasan kedua, menunggu selesainya cuti kampanye. Menjelang cuti selesai keluar lagi alasan menunggu tuntutan (jaksa). Keluar lagi alasan nunggu fatwa MA. Ini menunjukan tidak ada kemantapan dalam mengambil kebijakan,” tutupnya.

Bagikan