Pemerintah Akan Gunakan Dana Haji Untuk Biayai Pembangunan Infrastruktur

2155

Netizen7.ID – Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid menyesalkan langkah pemerintah yang menggunakan dana setoran haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sodik menilai, langkah pemerintah tidak etis. Mengingat upaya masyarakat yang bersusah payah mengumpulkan uang demi untuk pergi ke tanah suci.

“Pertimbangakan bahwa masyarakat menyimpan dan menghemat dana hanya untuk haji. Harusnya pemerintah dalam hal ini menteri agama harus ekstra hati-hati,” ujar Sodik Senin (9/1/2017).

Politikus Partai Gerindra ini menuturkan, sebagai salah satu bentuk kehati-hatian pemerintah yakni berkonsultasi dengan mitra kerja di DPR. Terkait penggunaan dana setoran haji yang tak sesuai peruntukannya ini, Sodiq berpandangan pemerintah belum berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR.

“Selama ini belum ada pembicaraan,” ucap Sodik.

Karenanya, dalam waktu dekat Komisi VIII akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk dimintai penjelasan terkait penggunaan dana setoran haji yang tidak sesuai ketentuan ini.

Dana umat untuk kepentingan non haji harus dipertimbangkan dari sisi syariah. Karena dana mayoritas merupakan uang jemaah haji yang berada di desa-desa. Oleh karena itu Menteri Agama harus ekstra hati-hati jika ingin mengeluarkan kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan membentuk investasi dari dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang jumlahnya triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur. Rencana Jokowi itu diutarakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Bogor, Jumat 6 Januari 2017 lalu.

Menurut Presiden, kata Lukman, investasi berbentuk infrastruktur sangat menguntungkan. Sejauh ini akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp 73,79 triliun.

Bagikan