Telp SBY Untuk KH. Ma’aruf Amin & Dugaan BIN Bekingi Ahok

27825

Netizen7.ID – Sidang kedelapan Ahok masih meninggalkan polemik sampai saat ini. Pada sidang kedepalan saat itu, Ahok memberikan pernyataan bahwa KH. Ma’ruf Amin menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ahok juga mengatakan bahwa pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma’ruf agar Ma’ruf bertemu dengan Agus-Sylviana.

“Saya berterima kasih, saudara saksi ngotot di depan hakim bahwa saksi tidak berbohong, kami akan proses secara hukum saksi untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap,” kata Ahok dalam persidangan saat itu.

Tak pelak ancaman Ahok terhadap Ketua Umum MUI ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak khusus nya dari organisasi dan tokoh muslim di Indonesia. Muncul berbagai tekanan akibat sikap Ahok tersebut, keesokan hari nya Ahok membuat video klarifikasi dan permintaan maaf terhadap KH. Ma’aruf Amin.

Tak berhenti sampai disitu, sikap Ahok yang bertolak belakang pada saat sidang kedelapan kuat dugaan adanya tekanan dari internal kubu Ahok sendiri yang mendesak Ahok mengklarifikasi ucapan dirinya dan tim kuasa hukumnya yang menyebut SBY menghubungi KH. Ma’ruf Amin.

Sikap Ahok dan tim kuasa hukum yang meyakini memiliki bukti dari percakapan via telelpon antara SBY dan KH. Ma’ruf Amin mengindikasikan adanya penyadapan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak Intelejen dalam hal ini BIN terindikasi kuat memiliki andil apabila memang benar adanya percakapan antara SBY dan KH. Ma’ruf Amin seperti yang diungkapkan Ahok dan tim kuasa hukumnya.

Perekaman pembicaraan atau penyadapan hanya bisa dilakukan institusi resmi negara, dalam hal ini yang memiliki wewenang menurut undang-undang antara lain KPK, penyidik kepolisian dan Badan Intelijen Negara. Apabila klaim dari pernyataan Ahok dan tim kuasa hukumnya pada hari Selasa 31/01 kemarin, maka rekaman yang berasal dari institusi negara resmi telah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Efek blunder pernyataan Ahok tersebut tidak berhenti sampai disitu, Rabu malam 01/02 Luhut, Kapolda & Pangdam Mendadak Kunjungi KH. Ma’ruf Amin. Ketiganya beralasan kunjungan tersebut hanya bersifat silahturahmi kepada Ketua Umum MUI dan teman lama. Tak ayal, kunjungan tersebut makin menguatkan dugaan, blunder dari pernyataan Ahok tersebut membuat repot para praktisi negara seperti TNI, Kepolisian sampai sekelas Menteri ikut turun tangan membereskan blunder ucapan dari Ahok tersebut.

Pernyataan yang ingin menjatuhkan akhirnya menjadi sebuah bola panas yang memicu opini publik baru bahwa Institusi negara di Indonesia tidak lagi bersikap netral dan memihak salah satu tokoh politik. Alat negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi.